Depok, dutainfoupdate.com – Kali ini Sidang Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Reses Anggota DPRD Kota Depok Masa Sidang ke I Tahun 2022, pada hari ini baik secara langsung maupun secara virtual.
Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah tentu
mengatur Fungsi Peran Pemerintah Daerah, dalam hal ini DPRD (Legislatif) tentu mempunyai peran sebagai Controling pengawasan roda Pemerintahan Daerah.
Begitupula salah satu Fungsi Anggota Dewan, yaitu mempunyai kewajiban dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat (konstituen-nya) melalui media Reses. Dalam Reses Anggota Dewan DPRD Kota Depok Masa Sidang ke I Tahun 2022, meskipun
masih dalam suasana kondisi Pandemi Covid-19,
Dalam Pandangan Umum Penyampaian Laporan Hasil Reses DPRD Kota Depok Masa Sidang ke I Tahun 2022, Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan, menggaris bawahi beberapa hal yang berkembang di tengah masyarakat sebagai berikut :
1. Terkait Bidang Kesehatan.
Maksimalisasi Pemerintah Kota Depok dalam bentuk pelayanan kesehatan terbilang Cukup Baik, salah satu Indikator nya adalah Optimalisasi pelayanan kesehatan di beberapa Puskesmas maupun RSUD wilayah Kota Depok. Maksimalisasi Program Vaksinasi utamanya Vaksinasi ke 3 (Booster) saat ini, perlu secapatnya di realisasikan secara terukur maupun Continue, sebagai pemutus mata rantai penyebaran paparan Virus Covid-19, dengan disertai kompentasi maupun kesiapan sumber daya tenaga kesehatan yang mumpuni, tentu dengan terus memberikan himbauan menjalankan Protokol Kesehatan secara disiplin di tengah-tengah aktifitas masyarakat maupun kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait Levelisasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), demi menekan penyebaran paparan Virus Covid-19 di Kota Depok.
– Dalam Kesempatan Reses Anggota Dewan kali ini, Masyarakat juga menyampaikan aspirasi hibah bantuan melalui Peningkatan sarana dan
prasarana bagi Posyandu di tengah Lingkungan Masyarakat seperti di wilayah Rukun Warga (RW) wilayah Kota Depok, demi terciptanya Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Depok.
- Bidang Pendidikan, Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan menyampaikan
beberapa Hal :
Pengadaan Lahan Fasilitas Pendidikan (Gedung Sekolah Baru), tetap menjadi Prioritas Sebagai upaya mengurangi Polemik PPDB (Penerimaan
Peserta Didik Baru), tiap tahunnya di Kota Depok.
Memberikan prioritas serta perhatian dengan mengakomodir siswa/i yang ber-Prestasi maupun yang tidak mampu mengenyam Pendidikan yang berkualitas di Kota Depok.
Pengelolaan bantuan Pemerintah Pusat maupun Daerah terkait Pendidikan secara Akuntable, Transparan serta Objektif sesuai dengan urgensi
kebutuhan.
3. Dalam Bidang Infrastruktur
- Pembangunan infrastruktur (fisik) adalah merupakan “Jantung” penggerak
roda pertumbuhan ekonomi maupun sosial Kemasyarakatan dalam suatu
daerah. Selain itu pembangunan maupun rehabilitasi Infrastruktur juga
merupakan cermin dari kemajuan maupun sisi estetika Pemerintah Kota. - Realisasi pembangunan maupun penambahan infrastruktur maupun
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bagi masyarakat Kota Depok
yang memang membutuhkan, tentulah di harapkan dalam setiap Reses
Anggota Legislatif DPRD Kota Depok setiap Masa Sidang nya.
4. Bidang Ekonomi
Program-program Pemerintah Kota dalam upaya mengurangi angka pengangguran, melalui pelatihan-pelatihan ketenaga kerjaan, perlu kajian evaluasi yang mendalam dari “Hulu sampai dengan ke Hilir”, dengan mengadopsi definisi indikator kinerja pembangunan pemerintah daerah yaitu, Input, Output,Outcome, Benefit, Impact, sehingga menghasilkan capaian yang Positif, Terarah
dan Terukur demi menekan tingkat angka pengangguran di Kota Depok, dimana angka pengangguran juga memberikan Impact tingginya angka kriminalitas di suatu wilayah.
- – Terkait Dalam Hal Pelayanan Pemerintahan, Visi dan Misi Walikota Terpilih,
salah satunya adalah Program Kartu Depok Sejahtera (KDS). Di perlukan
sosialisasi pemahaman yang edukatif dan komprehensif, agar kelak dapat
dimanfaatkan bagi Masyarakat Kota Depok yang benar-benar membutuhkan.
- Pelayanan Pemerintah lainnya dalam hal Administrasi Kependudukan adalah
masih ditemukannya Problematika, capain waktu realisasi pembuatan KTP-El
masyarakat di Kota Depok yang Belum Optimal. Jangan sampai
permasalahan ini dari tahun ke tahun nya terus menerus terjadi, sehingga
menjadi dilematika permasalahan kepercayaan masyarakat kepada
Pemerintah Kota dalam sisi pelayanan Administrasi Kependudukan. - Kualitas Pelayanan pada Bidang Perijinan Pemerintah Kota Depok yang
Komunikatif, Transparant dan Akomodatif, demi menarik Investasi dan
meningkatkan capain PAD Daerah Kota Depok, saat ini memberikan sisi
kinerja pelayananan yang cukup baik, hal ini patut kita berikan Apresiasi
kepada Pemerintah Kota.
inilah 5 kategori Reses Sidang Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Reses Anggota DPRD Kota Depok Masa Sidang ke I Tahun 2022