Arsip Tag: Nasional

News, News Update

Wilayah Papua Memiliki Potensi Besar Sumber Daya Alam dan Kunci Perubahan Iklim

Taut Tinggalkan komentar

Jakarta, dutainfoupdate.com – Sumber daya alam di Indonesia sangat potensi dikelola dengan baik.
Salah satunya di wilayah Papua yang memiliki sumber daya alam yang kaya.
Menurut Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di United Kingdom (PPI UK)
Oki Earlivan Sampurno Papua memiliki sumber alam yang kaya dan pandangan yang besar. Sebab kata dia, kawasan Papua memiliki potensi industri besar.
“Papua sangat menarik karena memiliki pandangan besar. Industri besar di Papua yaitu industri karbon di Indonesia,” kata Oki Earlivan Sampurno saat berbicara di Podcast Let’s Talk About Papua : Maintaining Sustainable Environment in Papua pada tanggal 27 November 2021 yang diselengarakan Perhimpunan Eropa Untuk Indonesia Maju (PETJ).

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama untuk menjadikan wilayah Papua sebagai provinsi yang maju di Indonesia. Sehingga perlu adanya kerjasama dan trobosan. Yakni lingkup prioritas antara lain, energi, pendidikan dan kesehatan, degradasi ekologis produksi pertanian dan pangan, lalu pengembangan industri.
“Papua punya potensi besar dan 70 persen energi penghasil karbon.Papua juga sebagai paru – paru dunia dan penghasil karbon, ” tuturnya.

Sementara itu, Wasekjen 2 PETJ Shandy Adiguna mengatakan, Indonesia bagian dari negara tropis. Bahkan kata dia, negara tropis terbesar dunia juga memiliki kekayaan alam luar biasa juga hutan yang besar. “Kita dianggap sebagai kunci dalam penanganan perubahan iklim, ” kata Shandy.

Kata dia, Indonesia sebagai kunci dalam penanganan perubahan iklim, di mana wilayah Papua sebagai faktornya.
“Tentu Papua sebagai faktor besar pertimbangan bagi Indonesia,” pungkasnya.

News, News Update

Kemungkinan Jaksa Agung Republik Indonesia Akan Menerapkan Hukuman Mati Bagi Para Koruptor

Taut Tinggalkan komentar

Sumber : Kepala Pusat Penerangan Hukum

Jakarta, dutainfoupdate.com – (28/10/2021).
Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin ST, pada kesempatan briefing kepada para Kajati, Wakajati, para Kajari dan Kacabjari, dalam kunjungan kerjanya di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, menyampaikan bahwa perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung (seperti Jiwasraya dan Asabri), sangat memprihatinkan kita semua, dimana tidak hanya menimbulkan kerugian negara (Kasus Jiwasraya 16,8 Triliun dan Asabri 22,78 Triliun) namun juga sangat berdampak luas, baik terhadap masyarakat maupun para prajurit.

“Perkara Jiwasraya menyangkut hak-hak orang banyak dan hak-hak pegawai dalam jaminan sosial, demikian pula perkara korupsi di ASABRI terkait dengan hak-hak seluruh prajurit dimana ada harapan besar untuk masa pensiun dan untuk masa depan keluarga mereka di hari tua,” paparnya.

Kepala Kejaksaan Agung (Kajagung) juga menegaskan, kalau pihaknya sedang mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati, guna memberikan rasa keadilan dalam penuntutan perkara dimaksud. Tentunya penerapan hukum tersebut, harus tetap memperhatikan Hukum Positif yang berlaku serta nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

Selain itu, Kepala Kejaksaan Agung juga menyampaikan kemungkinan adanya konstruksi lain yang akan dilakukan. Salah satunya adalah bagaimana mengupayakan agar hasil rampasan dapat bermanfaat langsung, serta adanya kepastian baik terhadap kepentingan pemerintah maupun masyarakat yang terdampak korban dari kejahatan korupsi.

“Konstruksi lain yang akan kita lakukan salah satunya adalah; bagaimana mengupayakan agar hasil rampasan juga dapat bermanfaat langsung dan adanya kepastian baik terhadap kepentingan pemerintah maupun masyarakat yang terdampak korban dari kejahatan korupsi,” tandasnya.

News, News Update

Harapan Bagi Bangkitnya Ekonomi di Papua Non-Tambang

Taut Tinggalkan komentar

Nasional, dutainfoupdate.com – (PON) XX Pekan Olahraga Nasional yang akan di gelar empat tahunan ini, kini akan diselenggarakan di bumi Cendrawasih Papua.

Dalam perhelatan PON Papua ini, harapan besar datang dari Bank Indonesia (BI). BI berharap agar PON bisa bangkitkan potensi ekonomi non-pertambangan di Papua seperti sektor pertanian, perikanan, pariwisata serta ekonomi kreatif.

“Ajang PON Papua kali ini sekaligus sebagai momentum dan pembuktian bahwa ke depan masyarakat Papua juga bisa beralih ke sektor non-tambang,” kata Asisten Direktur Perwakilan BI Papua, Dwi Putra Indrawan, sebagaimana dikutip HaloYouth.com dari Antara pada Selasa 28 September 2021.

Dwi melihat dari sisi pertumbuhan, meskipun ditengah situasi pandemi Covid-19 tetapi Papua mempunyai peluang ekonominya bisa tumbuh di angka 13,14 persen. Sekalipun pertumbuhan itu sebagian besar masih ditopang oleh sektor pertambangan.

“Oleh karena itu, BI mencoba mendorong ke depan, Papua lebih menguatkan potensi ekonomi di sektor non-pertambangan seperti pertanian, perikanan dan pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujar Dwi.

Disisi lain, hal yang perlu diwaspadai dari penyelenggaraan PON ini adalah dampak bahwa kegiatan tersebut juga mempunyai potensi meningkatkan inflasi karena terjadinya peningkatan permintaan terutama di sektor pangan.

Karena itu, Tim Pengelola Inflasi Daerah (TPID) yang dimandatkan ke BI telah mengantisipasi akan permintaan bahan pokok selama pelaksanaan PON Papua berlangsung.

Strategi yang telah diambil dan akan dilakukan oleh TPID Papua diantaranya adalah pengadaan beras oleh Badan Urusan Logistik (Bulog).

“Stok beras untuk Provinsi Papua cukup untuk empat bulan,” kata Dwi.

Disamping itu, ketersediaan daging ayam melalui inisiasi koperasi peternak ayam juga ada dalam pantauan TPID. Strategi lainnya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pasokan buah-buahan dan sayuran.

Kendati demikian, agar tidak terjadi lonjakan harga pasar, BI mendukung terhadap upaya untuk mendatangkan kebutuhan pangan dari luar Papua.TPID juga memperhatikan kelancaran distribusi pangan dan logistik.

Dwi juga berpendapat, bahwa sejauh ini Papua mengalami deflasi dengan rentang aman, yakni 0,21 persen.

“Soal pangan ini merupakan sektor paling sensitif dengan inflasi,” Ucap Dwi.

News, News Update

Selama Pandemi Harta Kekayaan Presiden Jokowi Meningkat, Anggota DPR Minta Jokowi Berbagi Tips

Taut Tinggalkan komentar

Jakarta, dutainfoupdate.com – Pandemi COVID 19 membuat semua sektor ekonomi terpuruk, terutama masyarakat yang merasakan langsung dampak penyebaran Virus Corona akibat kebijakan yang diklaim kurang pro terhadap giat perekonomian publik.

Namun ditengah kesulitan ekonomi, publik digemparkan dengan berita kenaikan jumlah harta kekayaan pejabat Negara, termasuk kekayaan Presiden Joko Widodo.

Tak lepas dari sorotan, harta kekayaan Presiden Joko Widodo (JOKOWI) meningkat selama pandemi dengan rata-rata peningkatan sebesar 70,3 persen.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs resmi e-LHKPN KPK saat ini kekayaan Presiden Jokowi tercatat sebesar Rp63,6 milyar pada periode 12 Maret 2021. Kekayaan Presiden Jokowi pada 29 Februari 2020 tercatat sebesar Rp54,7 milyar, kemudian mengalami kenaikan di masa pandemi sebesar Rp8,9 milyar.

Atas peningkatan jumlah harta kekayaan Prisiden tersebut, anggota Komisi XI DPR RI Refrizal mengkritik melalui akun Twitter pribadinya @refizalskb, Refrizal menyebut di tengah badai pandemi Covid’19 Presiden justru semakin sejahtera.

“Presiden semakin SEJAHTERA di tengah BADAI PANDEMI COVID-19, Hebat.!!!,” kata Refrizal dalam akun Twitternya seperti dikutip Haloyouth dari Pikiran-rakyat.com pada Selasa 14 Juni 2021

Tidak hanya itu, Refrizal kembali melontarkan sindirannya supaya Presiden dapat membagikan tips kepada rakyat untuk soal cara menambah kekayaan di masa pandemi Covid’19.

“Kita minta Presiden memberi PELAJARAN pada RAKYAT bagaimana cara NAMBAH KEKAYAAN MILYARAN RP ditengah PANDEMI COVID-19? TERIMA KASIH,” sambungnya.

Tercatat dalam e-LHKPN disebutkan Presiden Jokowi memiliki kekayaan berupa 20 bidang tanah dan bangunan senilai Rp53,3 miliar.

Selain itu, untuk alat trasportasi Presiden Jokowi memiliki tujuh mobil dan satu sepeda motor seharga Rp527,5 juta.

Sedangkan untuk harta bergerak yang dimiliki adalah senilai Rp357,5 juta, kas dan setara kas sebesar Rp10,047 miliar, dan utang sebesar Rp597,5 juta.***

Sumber : PikiranRakyat

News

Penulis Buku Hasil Karya Anak Papua

Taut Tinggalkan komentar

Jakarta, dutainfoupdate.com – Moya Institute menyelengarakan bedah buku karya anak asli Papua secara virtual pada Selasa, 14/09/2021.
Bedah buku karya asli anak Papua ini berjudul “Kita Semua Ingin Hidup Damai”. Penulis buku anak asli Papua adalah Steve Rick E Mara. Ia mulai merangkai buku tersebut Tahun 2020 dan selesai Tahun 2021. “Buku ini dimulai 2020 diambil dari tensis saya, ” ucap Steve Rick E Mara saat webinar yang digelar Moya Institute menyelenggarakan Beda Buku karya anak asli Papua berjudul “Kita Semua Ingin Hidup Damai”.

Menurutnya, buku ini terdapat penjelasan ancaman baik dari luar dan dalam negeri. Ia menambahkan, dalam buku ini juga dibuat dari tiga perspektif yaitu pemerintah, peneliti LIPI, dan organisasi pro referendum.

“Buku Kita Semua Ingin Hidup Damai” diambil dari tiga perpektif, “ucap Steve Rick E Mara.

Steve menjelaskan, penyebab konflik di Papua karena ada miskomunikasi yang dijelaskan dalam buku ini. Ia mencontohkan, informasi yang beredar di media sosial sehingga timbulnya konflik. “Cara menyelesaikan konflik ini dengan dialog perdamaian dan startegi dalam menyelesaikan masalah,”tuturnya.

Ia juga menambahkan, ada beberapa poin rekomendasi di dalam buku ini untuk menyelesaikan konflik menuju perdamaian. Pertama, dengan membentuk komisi kebenaran dan rekontruksi. Kedua, tetap melaksanakan dialog substantial. Ketiga, membangun narasi positif. Dan keempat memastikan wawasan nusantara dalam kurikulum belajar.

News, News Update

Tumpas Gerakan Sparatis : Papua Itu Damai Tidak Ada Perang

Taut Tinggalkan komentar

Jakarta, dutainfoupdate.com – Tokoh Pemerhati Papua Dubes Prof. Imron Cotan mengungkapkan bahwa Papua merupakan wilayah damai. Menurutnya, damai adalah sesuatu yang sudah ada dalam tubuh manusia. “Kita ada bibit ingin damai, dalam diri sendiri, dengan orang lain, dengan alam. Perang adalah konsekuensi dari orang lain yang tidak terakomodir.

Dalam konteks Papua tidak ada perang, meski dalam kultur Papua ada perang antar suku itu dinamakan perang. Dalam konteks kenegaraan perang itu melibatkan dua entitas atau dua negara. Misalnya RI dengan Malaysia, Indonesia dengan Belanda pernah terjadi.

Di Papua bukan perang tapi, low intensity conflict (konflik intensitas rendah-red),”terangnya,
seusai menjadi narasumber Webinar Moya Instute Beda Buku karya anak asli Papua karangan Steve Rick E Mara berjudul “Kita Semua Ingin Hidup Damai”.

Sumber : indonesiaBaik.id

Menurutnya, dalam berbagai kasus sparatis dimanapun saja ditumpas secara militer. Misalnya, di Irlandia ditumpas, di Sri Lanka yang memakan banyak korban ditumpas, di Amerika Latin juga dibasmi. Ia menambahkan, dalam menangani low intensity conflict di Papua ada tiga hal. Yaitu: melalui militer, dengan cara negoisasi atau cara kombinasi keduanya. “Perlu ditegaskan, bahwa Papua itu bukan integrasi ke Indonesia. Tapi, Papua itu kembali ke ibu Pertiwi. Karena Belanda tidak bisa mempertahankan secara militer sebagai koloni. Di Belanda tidak ada dokumen yang menyatakan Papua pernah merdeka,”terangnya.

Dirinya mengatakan, berdasarkan penelitian UGM bahwa KKB telah melakukan banyak kekerasan di Papua. Ia menyebutkan, sejak April 2021 KKB tercatat melakukan pelanggaran HAM sebanyak 188 kasus, polri 19 dan TNI 13. Bahkan, saat ini kasus yang dilakukan KKB bertambah, seperti menembaki TNI, Polri atau warga sipil. “Kita harus objektif dalam melihat Papua dan tidak bisa bias. Kita harus akui kesalahan-kesalahan dari KKB, TNI maupun Polri yang lakukan.

Perlunya rekonsiliasi dan kebenaran ada dalam UU. Atau dengan cara lain untuk menuju jalan damai yang harus kita pikir bersama. Percayalah semua pemberontakan di Indonesia tidak direstui oleh Tuhan . Pemberontakan kiri, Islam tertumpas, PRRI Permesta tertumpas. Maka saya katakan sebagai orang moderat, Nusantara, pulau interaksi yang berabad-abad sudah terbentuk Indonesia. Dialog adalah salah satu pendekatan sebagai solusi jalan menuju damai,”paparnya.

John Al. Norotow merupakan mantan anggota OPM dan sekarang telah menyadari kekeliruannya dan menyatakan kesetiaannya kepada NKRI. Menurutnya, apa yang dilakukannya dulu dengan para KKB sangat jauh berbeda. Menurut dia, Papua bagian dari Indonesia sudah final karena diakui oleh PBB.

Bahkan pihak-pihak yang mau memerdekakan Papua tidak mampu mencabut resolusi atau keputusan PBB ini. “Tidak punya dan tidak mampu mencabut resolusi itu, karena dipilih dari suara (negara berdaulat) di PBB,” paparnya.

News

Dana Otsus untuk Pendidikan Terbuka Luas, Mahasiswi Asli Papua: Kami Bisa Mendapatkan Peluang

Taut Tinggalkan komentar

Jakarta, – Dutainfoupdate.com– Semua perempuan di seluruh bangsa Indonesia harus mendapatkan pendidikan yang laik dan bermartabat.

Tidak hanya itu saja, pendidikan juga sebagai kunci pembangunan sebuah bangsa dan daerah.
Termasuk di Papua, pendidikan adalah suatu hal yang penting atau kunci membangun Papua. Sebab, pemerintah memberikan dana otonomi khusus (Otsus) untuk Papua untuk pendidikan dan lainya. Menurut mahasiswi jurusan Sastra Inggris di Universitas Negeri Yogyakarta Nathalia R Rumawi pendidikan penting bagi semua perempuan yang ada di Papua.

“Pentingnya kesetaraan gender untuk terus diperjuangkan dan pentingnya beasiswa afirmasi bagi perempuan Papua,” tutur Nathalia R Rumawi saat menjadi pembicara di acara webinar Lets Talk About Papua yang diadakan oleh Perhimpunan Eropa Untuk Indonesia Maju atau yang disingkat PETJ, Sabtu, 28 Agustus 2021.

Menurutjya, dulu perempuan di Papua dianggap hanya mampu sebagai ibu rumah tangga. Namun sekarang perempuan bisa menjadi seorang pemimpin.

“Pemilihan pemimpin di Papua, hanya bisa dilakukan oleh laki-laki saja. Dulu perempuan masih dianggap sebagai hanya ibu rumah tangga. Namun, karena kemajuan globalisasi dan emansipasi wanita. Perempuan sudah dikatakan boleh memimpin, dengan perkembangan lingkungan dan lainnya,” kata dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, adanya dana otsus bisa dimanfaatkan para perempuan di Papua untuk mendapatkan hak pendidikan yang lebih tinggi. Pasalnya, dana Otsus Papua yang diberikan pemeritah untuk pendidikan terbuka luas.

“Kami berharap setelah selesai mengenyam pendidikan dan kembali ke Papua bisa bangun Papua. Dengan adanya beasiswa ini kami bisa dapatkan peluang. Sebab, ilmu yang didapat bisa untuk pengembangan dan pembangunan di kampung halaman untuk mengatasi masalah,” pungkasnya.

Staff Ahli Kantor Presiden Dr. Rini S. Moduow mengatakan, peran perempuan sangat penting dalam membangun Papua. Meski begitu, harus terus mengupayakan peningkatan edukasi bagi perempuan Papua.

Menurutnya, salah satu permasalahan di Papua adalah perempuan. Untuk itu, lanjutnya, perlunya penguatan bagi perempuan Papua untuk bisa mengambil peran dalam pembangunan melalui pendidikan. Ia menambahkan, seorang perempuan bisa meningkatkan pendidikan dengan belajar di luar. Setelah itu, mereka kembali ke lingkungan masyarakat dan membangun Papua. “Pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kapasitas dan peran perempuan Papua dalam pembangunan di Papua. Saat ini akses untuk mendapatkannya sangat terbuka, terlebih di era Pemerintahan Jokowi yang telah membawa perubahan luar biasa di Papua. Tinggal bagaimana menyiapkan diri siap atau tidak menerima perubahan tersebut,”
katanya.

News

PETJ Gelar Webinar Let’s Talk Show : Peran Perempuan Dalam Pembangunan di Papua

Taut Tinggalkan komentar

Jakarta , Dutainfoupdate.com –Perhimpunan Eropa Untuk Indonesia Maju atau yang disingkat PETJ kembali menggelar acara Webinar. Dalam kesempatan kali ini Webinar let’s talk about Papua mengambil tema Peran Perempuan Dalam Pembangunan Papua.

“Kita menekankan pentingnya peran Perempuan dalam perkembangan peradaban, termasuk perkembangan pembangunan di Papua. Apalagi, di tengah tantangan saat ini yang sangat kompleks,”ujar Ketua umum PETJ Ari Manik dalam diskusi secara daring tersebut.

Ari mengungkapkan, acara diskusi tersebut dipandu oleh Shandy Adiguna, Wakil Sekjen II PETJ. Sejumlah narasumber Dr. Rini S. Modouw yang merupakan staff ahli di Kantor Staff Presiden. Nathalia R Rumawi yang mengenyam pendidikan di jurusan sastra Inggris di Universitas Negeri Yogyakarta.

Diskusi semakin menarik dengan adanya pertanyaan dari sejumlah peserta webinar seperti Christiana Streiff yang berdomisili di Swiss, Nitha Muller diaspora Indonesia yang sudah lama tinggal di Zurich.

“Rini S. Modouw mengungkapkan pembangunan infrastruktur menjadi prasyarat penting sebelum membangun manusia-nya. Sedangkan, Nathalia R Rumawi mengungkapkan pentingnya kesetaraan gender untuk terus diperjuangkan dan pentingnya beasiswa afirmasi bagi perempuan Papua,”terangnya.

PETJ merupakan organisasi yang memiliki konsentrasi perhatian kepada perempuan, Papua, dan anak-anak. Dengan cara, membantu menyampaikan menginformasikan yang baik kepada Negara lain. Apalagi, lanjutnya, banyak berita yang salah tentang Papua.

“Untuk itu, kita menkanter dengan berita yang baik tentang Papua. Bahkan, kita datangkan langsung untuk narasumber nya langsung dari Papua. Harapannya, dengan membangun berita positif tentang Papua agar menjadi lebih baik di masa depan,”harapnya.

News

webinar dengan tema “New York Agreement dan Pembangunan di Papua

Taut Tinggalkan komentar

DutaInfoUpdate.com – Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja Bappenas Velix Wanggai mengatakan, Pemerintah telah merencanakan pengelolaan pendanaan dalam rangka Otsus untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua.

Ia menyebutkan ada enam bidang utama dalam hal ini untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua 20 tahun ke depan. Antara lain, pendidikan, kesehatan gizi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.

Selanjutnya lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan dan tata pengelola pemanfaatan pendanaan Otsus. “Ini desain 2021 -2041 untuk 20 tahun ke depan wajah Papua,” kata Velix saat kegiatan webinar dengan tema “New York Agreement dan Pembangunan di Papua” yang diselengarakan Moya Institute, Senin 16 Agustus 2021.

Namun sisi lain, pemerintah akan fokus membangun Papua 20 tahun ke depan mulai 2021 hingga 2041 yaitu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan kompetensi orang asli Papua di semua bidang, menurunkan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menumbuhkan sentra ekonomi baru di 7 wilayah adat, menurunnya tingkat kemahalan, dan konservasi biodiversitas dan terjaganya kelestarian lingkungan hidup.
“Lalu terbagunanya kehidupan sosial yang inklusif, aman dan damai,” tutur dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk skema baru pengelolaan dana Otsus Papua dari UU No 2 tahun 2021 dibagi dua. Pertama kata dia, dana Otsus dengan skema umum 1 persen. Dan ke dua dana Otsusu skema khusus sebesar 1,25 persen.
“Skesma umum ini untuk pembangunan, pemeliharaan pelayanan public. Peningkatan kesejahteraan orang asli Papua dan penguatan lembaga adat dan hal lain berdasarkan kebuthhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan,”
“Lalu skema khusus diperuntukan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.

Tiga Poin Penting Bangun Papua 20 Tahun Kedepan Arahan Presiden Jakarta- Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja Bappenas Velix Wanggai menjelaskan Otonomi Khusus (Otsus) usai direvisi ada beberapa perubahan dari perencanaan pembangunan dari Otsus sebelumnya.
Otsus yang sudah direvisi ini diperuntukan untuk road MAP 20 tahun kedepan untuk pembangunan di Papua dan Papua Barat oleh pemerintah.
Peraturan Otsus mulai tahun 2021 hingga 2041 yang masuk dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2021.

“Ada tiga arahan penting Bapak Presiden Joko Widodo dalam rapat kebinet terbatas pada Maret 2020 lalu yang menjadi pegangan pemerintah, ” kata Velix saat berbicara di kegiatan webinar dengan tema “New York Agreement dan Pembangunan di Papua” yang digelar Moya Institute pada 16 Agustus 2021.

Tiga poin penting ini Velix menyebutkan yang pertama evauasi secara menyeluruh terkait tata kelola dan efektifitas penyaluran dana Otsus.
Ke dua, perlu sebuah semangat baru, paradigm baru, cara kerja baru.

“Kita harus bangun sebuah sistem dan desai baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat papua dan Papua Barat,” kata Velix menirukan arahan Presiden Joko Widodo.
Selanjutnya poin ketiga yaitu, kebijakan otsus Papua dan Papua Barat ini dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat.

Sehingga bisa dirumuskan sebuah kebijakan yang terbaik untuk Papua dan papua barat semakin maju sejahtera. “Arahan Presiden bahwa pembangunan Papua dibangun dari pingir, Tapi Indonesia sentrik. Bukan jawa sentrik Papua masuk bagian itu,” kata Velix.

Lalu sambung dia, ada empat konteks merumuskan startegi menyeluruh untuk Papua pasca revisi UU No. 21 Tahun 2021 tentang Otsus bagi Papua yaitu pertama startegi demokrasi, sosial, dan keamanan.
Kedua, startegi percepatan pembangunan yang terpadu, ketiga startegi Otsus yang substansial, dan startegi penataaan daerah atau pemekaran provinsi.
“ Ada empat hal yang kita hadapi 20 tahun ke depan,” kata dia.

News

Sumbangan Papua jauh Lebih Besar dari Pemerintah Pusat

Taut Tinggalkan komentar

DutaInfoUpdate.com – Banyak beredar informasi yang tidak benar tentang Papua di masyarakat. Seperti Pendapatan Pajak atau sumbangan dari Papua lebih besar dibandingkan sumbangan dari Pemerintah Pusat. Menanggapi hal tersebut, Pengamat Papua Dubes Prof. Imron Cotan menyebutkan bahwa sumbangan Pemerintah Pusat ke Papua jauh lebih besar dibandingkan dari Papua sendiri. “Pajak dari Papua itu sendiri tidak sampai Rp 10 triliun, sementara sumbangan dari pusat ke papua lebih dari Rp 40 trilyun. Jadi kalau ada yang bilang Pemerintah Pusat mengambil kekayaan dari Papua itu keliru. Sumbangan dari Pemerintah Pusat itu jauh lebih besar. Kadang, lebih banyak bicara tentang mitos tanpa menggali kebenarannya. Sehingga yang keluar adalah hoax,”ujarnya seusai menjadi narasumber webinar yang digelar Moya Institute dengan tema New York Agreement dan pembangunan di Papua.

Menurutnya, akar konflik Papua ada beberapa hal. Diantaranya, pertama twisted histori atau ada yang menyuplai informasi seolah-olah berdasarkan hasil penilitian itu benar. Seperti penelitian dari LIPI atau yang meyakini bahwa Papua pernah merdeka kemudian diserahkan ke PBB. Padahal, semua itu tidak benar. Kedua, adanya miss manajemen prinsip reward and punishmen tidak diterapkan. Ia menambahkan, seolah Gubernur punya hak yang tidak boleh disinggung. Ketiga, penanganan masalah korupsi Papua. Dana tersebut bisa berasal dari dana Otsus, dana perimbangan atau dana lain sulit diverifikasi. “Saat pemeriksa datang ke Papua, dibikin sedemikian rupa seperti kondisi yang tidak aman. Sehingga, saat pemeriksaan dilakukan di hotel atau memilih tempat yang dinilai aman,”paparnya.

Menurutnya, ada dua cara menyelesaikan masalah Papua yaitu dengan cara soft approach atau pendekatan lunak dan hard approach (pendekatan secara keras). Ia menambahkan, pendekatan lunak diterapkan melalui dialog yang melibatkan tokoh adat seperti dalam kasus pelanggaran HAM. Membangun dialog, lanjutnya, dengan orang asli Papua dan non orang asli Papua sebagai langkah rekonsiliasi agar tidak ada kebuntuan. “Hard approuch dilakukan dengan cara memperketat Yustisi, operasi gakum, dan operasi terbatas,”terangnya.

Imron juga membantah Pendeta Socrate Nyoman yang mengeluarkan buku Bangsa Papua ditetapkan sebagai teroris. Menurutnya, tidak ada pernyataan seperti itu dari Pemerintah. bahkan, dia menilai bahwa buku tersebut sebagai bagian upaya menggelorakan orang Papua kepada Pemerintah Pusat. “Catat ya, tidak ada Cap Pemerintah Pusat yang mengatakan bahwa bangsa Papua ditetapkan sebagai teroris. Itu tidak benar. yang ada adalah kelompok Lekaga, Militer Morib dan lainnya. Pemerintah boleh menetapkan kelompok teroris tertentu, dan selama ini tidak ada protes dari luar,”paparnya.