Jakarta, dutainfoupdate.com – Sekber Wartawan Indonesia (SWI) yang diwakili Sekjend SWI Herry Budiman didampingi Kabid Humas Hendra Gunawan dan Kabid Antar Lembaga Arief Ramdhani menyambangi Ahli Pers Dewan Pers dan Ketua Bidang Kompetensi Wartawan PWI Pusat, Kamsul Hasan di rumahnya di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (20/8/2022).

“Tidak ada hal khusus, Kami silaturahim biasa menjenguk pak Kamsul yang sedang sakit. Kabarnya sudah lama, tapi baru hari ini bisa sowan” ujar Herry Budiman.

Dirinya menambahkan Kamsul Hasan sempat tanya progres Sekber Wartawan Indonesia untuk menjadi organisasi wartawan konstituen Dewan Pers.

“Beliau sempat tanya hal itu (progres SWI kepada DP-red), saya sampaikan tidak ada kendala hanya tinggal melengkapi 500 KTA SWI saja” terang Herry.

Sementara, Kamsul Hasan menyampaikan ucapan terima kasih dan empatinya Sekber Wartawan Indonesia yang telah sowan ke rumahnya.

“Saya ucapkan terima kasih atas silaturahim dan doa Mas Herry beserta temen-temen Sekber Wartawan Indonesia.” ucapnya.

Silaturahim yang hampir dua jam itu terasa hangat dan akrab sambil diskusi ringan soal etika dan profesionalisme wartawan dari perspektif hukum . HUMAS.

Bogor, dutainfoupdate.com – Ketua Umum Sekber Wartawan Indonesia, Maryoko Aiko, membuka Deklarasi dan Rakernas SWI I di Kinasih Resort & Conference, Bogor. Sabtu 23/07/2022

Deklarasi dan Rakernas SWI I diikuti Seluruh DPW dari Aceh hingga Papua, dengan pengurus ranting DPD tingkat Kabupaten Kota.

Dalam sambutannya, Maryoko Aiko menyampaikan dua pesan penting terhadap peserta Deklarasi dan Rakernas SWI yang seluruhnya adalah jurnalis dari berbagai media online.

“Jurnalis atau wartawan, saya harap setiap membuat berita, karya jurnalisme haruslah berdasarkan kepada fakta. Nara sumber yang valid.” ungkapnya.

“Cek dan ricek diperlukan untuk menghasilkan karya jurnalisme yang berkualitas, independen dan bertanggung jawab.” lanjut Aiko.

“Karena ada spirit independen, maka ruang hak jawab baik dari nara sumber maupun obyek berita wajib diperlukan. Karena hak jawab dari sumber berita maupun obyek berita sama-sama dilindungi oleh UU Pers No.40 tahun 1999.” kata Ketum SWI Maryoko Aiko.

Pria kelahiran Wonogiri, itu sejak sekolah sudah bergelut di bidang literasi. Jejak-jejak karyanya banyak tercata di arsip berbagai media cetak dan media online.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Umum SWI, Maryoko Aiko juga menyampaikan kepada peserta Deklarasi untuk mempersiapkan segala hal baik itu sisi administrasi dan lainnya agar Sekber Wartawan Indonesia atau SWI bisa segera menjadi Konstituen Dewan Pers tahun ini.

“Target SWI akan menjadi konstituen Dewan Pers Tahun ini. Segala administrasi dan persyararatan sudah kita penuhi. Tinggal nanti DPP melakukan audiensi dengan Dewan Pers untuk menyerahkan dokumen dan persyaratan administrasi.” tutup Maryoko Aiko.

Sekber Wartawan Indonesia memiliki pengurus di Wilayah, 28 DPW dan 67 DPD yang sudah mendapatkan SK dari DPP.

Dalam penutupan, Ketua Umum Sekber Wartawan Indonesia memberikan apresiasi kepada Bank Mandiri sebagai partner dalam penyelenggaraan Deklarasi dan Rakornas SWI I.(Tim SWI)

dutainfoupdate.com – Jakarta –
Indonesia yang sangat luas membentang dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Papua, memiliki begitu banyak potensi. Tentu tidak hanya potensi sumber daya alam tetapi tentu juga potensi SDM yang melimpah.

Ide dan gagasan pembangunan merata dan menyeluruh banyak disampaikan pemikir-pemikir muda pontensial.

Salah satu gagasan yang layak diapresiasi datang dari pengamat politik nasional Donny Gahral Adian Kamarullah.

Salah satu lelaki dari Kesultanan Bacan ini menyampaikan bahwa masa depan Indonesia ada di kawasan timur Indonesia.

Menurut Donny, Kawasan barat yang selama ini menjadi central pembangunan Nasional sudah mengalami titik jenuh sehingga perlu desain baru yang lebih update lagi dengan kepentingan pembangunan nasional.

Kawasan timur oleh Donny sangat tepat dan strategis sebagai central kemajuan pembangunan nasional.

Donny menyatakan sudah saatnya reoreantasi dan redesain konsepsi pembangunan nasional yang selama ini bertumpu di barat harus digeser ke bagian timur Indonesia.

Kawasan timur Indonesia meliputi pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku dan Maluku utara sedang memasuki trend sebagai pusat pertumbuhan investasi dengan daya dukung ruang dan lingkungan yang luas dan memadai serta penduduk yang masih relatif kecil sehingga sangat strategis sebagai pusat pengembangan pembangunan nasional.

“Masa depan Indonesia ada di Timur,” tandas Pangeran Kesultanan Bacan ini.
Langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah mulai saat ini ungkap Donny adalah pertama, pengembangan industrialisasi hulu sampai hilir di kawasan timur.

Langkah ini juga penting guna mengoptimalkan ekstraksi SDA terhadap peningkatan kesejahteraan lokal yang kenyataannya masih berbanding terbalik itu.

“Pemerintah sudah harus membangun industrialisasi di timur. Emas nikel dan ikan sudah harus dikelola secara industri langsung di kawasan timur sehingga berdanpak kesejahteraan bagi masyarakat lokal,” jelas dia.

Sebagai langkah ke dua adalah redesain konsep pembangunan nasional ini harus sejalan dengan distribusi kekuasaan nasional untuk kawasan timur.
Putra-putri terbaik dari timur harus diberikan porsi pada level jabatan strategis nasional sehingga mampu mengambil langkah afirmatif bagi kawasan timur.

“Hemat saya konsep ini harus ada kebijakan distribusi kekuasaan yang adil bagi kawasan timur, putra-putri terbaik dari timur harus mendapat porsi yang seimbang pada jabatan strategis nasional,” sarannya.

Tanpa ke dua langkah itu, konsep yang parsial seperti yang dilakukan selama ini hanya bersifat kuratif dan tidak memberikan danpak signifikan baik nasional maupun lokal.

“Jadi secara nasional juga tidak efektif lagi demikian danpak lokal juga sangat minim,” urainya.
Lebih luas Donny mengungkapkan, Momentum pemindahan IKN ke Kalimantan harus menjadi momentum redesain konsep pembangunan nasional tersebut. Bahwa IKN di Kalimantan sesungguhnya telah menandai nilai strategis kawasan timur Indonesia baik dari sisi kekayaan alam dan nilai strategis geografis nya.
“IKN baru di Kaltim sebetulnya telah membuka cakrawala kita bahwa masa depan bangsa ini ada di timur. Ya coba kita ikuti alurnya”

Donny menilai kebijakan terhadap kawasan timur selama ini hanya bersifat kuratif dan eksploitatif-ekstraktif sehingga tidak berdanpak strategis dan holistik baik untuk kepentingan nasional dan lokal.
Ironis nya banyak kasus justru menghadirkan malapetaka lokal dimana perhatian nasional yang eksploitatif dan ekstraktif semata menimbulkan ketidakadilan dan menciptakan kantong-kantong kemiskinan baru di kawasan timur.

“Kenapa kekayaan tambang justru berbalik malapetaka? Ya karena oreantasi nya insidentil, gali dan ambil kekayaan saja, belum terintegrasi antara kekayaan dan industrialisasi.Selain itu,Harus ada putra daerah yang di level top jabatan nasional yang bisa mengafirmasi kepentingan timur ini,” tutup Donny Gahral Adian Kamarullah.

Jakarta, dutainfoupdate.com – Duta Besar Senior Pamong Papua Dr Michael Manufandu menegaskan, adanya New York Agreement pada 1962 wilayah Papua bagian dari Indonesia.

Keputusan itu adalah kesepakatan antara Indonesia dan Belanda dengan menandai tangani perjanjian New York Agreement pada 15 Agustus 1962.

Dalam perjanjian itu kata dia, terdapat isi pokok pertama Belanda menyerahkan Papua kepada The UN Temporary Executive Authority (UTEA).

Kedua, Indonesia harus laksanakan suatu Act of Free Choice. “Pada Oktober 1962 Belanda menyerahkan otoritas admintrasi Papua ke UTEA dan pada 31 Desember 1962 bendera Merah Putih berkibar di Tanah Papua, yang menandakan kekuasan de jure RI di Papua dan diawasi oleh PBB,” kata Dr Michael Manufandu ketika menerangkan di webinar dengan judul ‘Ilusi 1 Desember Sebagai Kemerdekaan Papua Barat’ yang diadakan oleh PPID, Selasa 30 November 2021.

Lebih lanjut kata dia, Presiden Soeharto datang ke Jayapura untuk mengumumkan secara resmi kepada pemerintah dan masyarakat Irian Jaya yang ada di Papua secara de Jure dan de facto Papua bagian dari Indonesia.

“Berdasarkan New York Agreement pada 1962,” kata dia. Kedua, lanjut dia, pemerintah Indonesia memberikan Otonomi Daerah Otsus) bagi Irian Jaya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969. Dan ketiga membebaskan tahanan politik di seluruh Tanah Papua dan yang dipenjarakan da di Kota kota seluruh Indonesia.

“Itu adalah pengumuman resmi dari Presiden Soeharto pada tanggal 12 Agustus 1969,” tuturnya.

Michael mengatakan, setelah 1969 hasil keputusan itu disampaikan ke sidang umum PBB pada 19 November.

Di mana sidang itu dicatat pada 2504 dijelaskan bahwa pengalihaan Irian Jaya Belanda ke Indonesia yang diakui Internasional. Jadi kata dia, sudah jelas bahwa Papua bagian dari Indonesia.

Tinggal sekarang ini sambung dia, membangun Papua lebih baik dan maju dan sejajar dengan daerah lain yang ada di Indonesia.

“Maju dan berkembang ada ditangan rakyat Papua. Jadi ilusi kemerdekaan tidak ada lagi di mata rakyat Papua. Rakyat Papua bersama-sama membangun daerah untuk maju sejajar dengan daerah lain,” pungkas dia.

Jakarta, dutainfoupdate.com – Sumber daya alam di Indonesia sangat potensi dikelola dengan baik.
Salah satunya di wilayah Papua yang memiliki sumber daya alam yang kaya.

Menurut Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di United Kingdom (PPI UK) Oki Earlivan Sampurno Papua memiliki sumber alam yang kaya dan pandangan yang besar. Sebab kata dia, kawasan Papua memiliki potensi industri besar.

“Papua sangat menarik karena memiliki pandangan besar. Industri besar di Papua yaitu industri karbon di Indonesia,” kata Oki Earlivan Sampurno saat berbicara di Podcast Let’s Talk About Papua : Maintaining Sustainable Environment in Papua pada tanggal 27 November 2021 yang diselengarakan Perhimpunan Eropa Untuk Indonesia Maju (PETJ).

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama untuk menjadikan wilayah Papua sebagai provinsi yang maju di Indonesia. Sehingga perlu adanya kerjasama dan trobosan. Yakni lingkup prioritas antara lain, energi, pendidikan dan kesehatan, degradasi ekologis produksi pertanian dan pangan, lalu pengembangan industri.
“Papua punya potensi besar dan 70 persen energi penghasil karbon.Papua juga sebagai paru – paru dunia dan penghasil karbon, ” tuturnya.

Ia menambahkan, pembangunan di Papua terus dilakukan mulai dari sektor industristri Agriculture, ritel , konstruksi dan lainnya. Menurutnya, pembangunan dan transformasi tersebut dapat terus dilakukan melalui pusat riset dan teknologi. Sehingga, Pembangunan di Papua bisa menjadi lebih baik dengan pulau Jawa dan lainnya. “Bisa dimaklumi dalam beberapa hal, Jawa lebih maju dibandingkan dengan Papua. Sebab, Jawa lebih dulu dijajah Belanda dan Belanda lebih dulu membangun Jawa,”paparnya.

Dikatakannya, kondisi geografis Papua sangat berbeda dibandingkan dengan pulau Jawa. Diantaranya: lingkungan sulit diakses, miliki dataran tinggi tidak sama dengan Jawa dan lainnya. “Dengan melibatkan lembaga Pendidikan atau Perguruan Tinggi bisa memetakan potensi Sumber Daya Alam. Dengan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan pada industri, Papua bisa menjadi Pioneer atau Propinsi percontohan dalam menjaga kelestarian lingkungan nol emisi atau carbon. Sebab, industri manufaktur di Papua bisa dibilang masih sedikit. Ditambah lagi, dengan jumlah kepadatan penduduk yang berbeda dengan di pulau Jawa,”paparnya.

Sementara itu, Wasekjen 2 PETJ Shandy Adiguna mengatakan, Indonesia bagian dari negara tropis. Bahkan kata dia, negara tropis terbesar dunia juga memiliki kekayaan alam luar biasa juga hutan yang besar. “Kita dianggap sebagai kunci dalam penanganan perubahan iklim, ” kata Shandy.

Kata dia, Indonesia sebagai kunci dalam penanganan perubahan iklim, di mana wilayah Papua sebagai faktornya.
“Tentu Papua sebagai faktor besar pertimbangan bagi Indonesia,” pungkasnya.